Pasca Hitam Kampusku

Institut Seni Indonesia Yogyakarta sempat dihebohkan dengan adanya aksi demo mahasiswa di depan gedung rektorat. Aksi tersebut dapat dikatakan nekat dan tanpa persiapan. Tidak salah memang menyampaikan aspirasi, tetapi nalar kritis pun harus tetap digali.

            Pasca aksi demo tersebut, beberapa mahasiswa pun kerap melakukan diskusi meski tak kunjung terjawab solusi. Pressisi –sebagai satu-satunya lembaga pers mahasiswa tingkat institut— mencoba memberi ruang untuk  saling berbagi informasi antar civitas akademika melalui media massa. Tidak mudah memang, sebab media cetak yang disebarluaskan di kampus tercinta ini sedikit dipandang sebelah mata. Pressisi dengan segala pertimbangannya membuka sebuah ruang pamer bertajuk “Hitam Kampusku” dengan mengusung tema “Propaganda”.

            Pameran yang dilaksanakan 15/06 silam memunculkan beragam sudut pandang dari berbagai kalangan. Pameran tersebut adalah upaya untuk membuka ruang temu dan diskusi antar mahasiswa dan dosen –yang disebut-sebut oleh banyak mahasiswa— masih sangat kurang. Sebuah tempat yang sengaja didirikan untuk mengajak mahasiswa menyampaikan kegelisahan melalui karya seni.

             “Galeri Perlawanan” disebut sebagai ruang pamer yang sengaja ditempatkan di Student Center. Pusat aktivitas mahasiswa yang nyatanya hanya dihidupkan oleh beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Mungkin tidak aneh mengingat dari sekian banyak UKM yang ada, hanya sedikit yang masih aktif. Hidup UKM mati karena tidak banyak mahasiswa yang mau berorganisasi. Tak ada lagi yang melanjutkan visi dan misi.

            “Hitam Kampusku” akhirnya membuka ruang diskusi untuk mempertemukan semua sikap serta pandangan kritis antar mahasiswa dan dosen agar saling bertukar pikiran guna mendapat solusi penyelesaian. Diskusi sengaja menghadirkan dosen muda, seperti Andre Tanama dan Arif Sulistiyono. Mereka adalah orang-orang yang dulunya pernah mengenyam pendidikan di kampus yang sama dimana mereka mengajar. Setidaknya ada sedikit tolak ukur mengenai kondisi kampus.

            Bahasan yang dibicarakan tidak jauh-jauh dari kampus yang tidak terbuka dan mahasiswa yang melakukan diskusi tapi berakhir hanya dengan banyak wacana.  Topik yang diperbincangkan  –dan sekarang mungkin sudah terlupa– dapat memicu kembali nalar kritis mahasiswa. Pertanyaannya adalah apakah setelah PERS mahasiswa menyediakan ruang pameran dan diskusi untuk saling bertukar kegelisahan menghasilkan solusi?

            Jawabannya adalah TIDAK. Pameran dan diskusi yang diadakan bukan sebagai penyedia solusi, melainkan sebagai penyedia ruang temu. Sebatas itu. Mahasiswa sendiri yang menindaklanjuti. Mengambil sikap untuk mengeksekusi solusi. Mari ditilik satu persatu. Organisasi kampus banyak ditinggalkan oleh mahasiswa yang katanya “sibuk” kuliah dan “sibuk” di luar kampus. Tidak salah. Tapi, kesimpulan diskusi di Hitam Kampusku mengenai kurangnya rasa memiliki dari mahasiswa memang masih dirasa tertanam kuat sehingga masalah kampus tak menjadi soal. Toh dunia luar lebih menjamin realitas. Mahasiswa Drop Out pun bisa digendong rektor kampus tercinta. Barangkali pepatah “pendidikan nomer satu, tapi organisasi bukan nomer dua” belum bersua di sini.

             Beberapa organisasi mulai diambang mati suri. Tapi, sejumlah mahasiswa sudah mulai memantik, menjadi penyulut nalar kritis. Beragam komunitas mulai bermunculan sebagai penyedia ruang kritis mahasiswa seperti Zine Garda Belakang, Berkaca Kata, dan lainnya. Mahasiswa sedang berusaha membangun nalar kritis serta rasa memiliki terhadap kampus yang katanya “tercinta”.

            “Yang Tercinta” ini pun punya cara tersendiri untuk tetap “dicintai”. Berdasar pada pengalaman, semua-mua masalah hampir dibicarakan dan diselesaikan secara kekeluargaan. Artinya, mahasiswa dianggap “anak” oleh para “orang tua”. Mengingat sebuah peristiwa antara mahasiswa dan dosen yang pernah terjadi saat kegiatan Program Pengenalan Akademik dan Kampus (PPAK) di Fakultas Seni Rupa. Kejadian tersebut pernah dilarikan ke pihak berwajib meski akhirnya dicabut setelah ada pembicaraan yang menghasilkan kesimpulan bahwa hal tersebut adalah kesalahpahaman semata. Sampai saat ini belum diketahui konsekuensi seperti apa yang diberikan kepada pihak “pendidik” yang bersalah paham. Bukankah kesalahpahaman termasuk kelalaian. Oh, manusia tidak luput dari kesalahan.

            Sikap kekeluargaan seperti ini pun kerap dialami mahasiswa Institut Seni Budaya Indonesia, meski kerap dianaktirikan karena dianggap hanya “titipan”. Bulan Januari lalu, mahasiswa ISBI Kaltim melakukan pertemuan dengan pihak petinggi kampus didampingi dengan Ombusman dan Lembaga Badan Hukum Yogyakarta, serta dihadiri pula oleh Pressisi. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan yang ketiga –setelah pertemuan yang kedua tidak berhasil terlaksana. Bahasan dalam pertemuan tersebut masih mengenai keterbukaan mengenai kenaikan biaya kuliah mahasiswa angkatan 2012 yang diberlakukan dipertengahan masa perkuliahan.

            Mahasiswa ISBI mengandalkan jasa Ombusman dan LBH Yogyakarta karena suara mereka selama ini tidak mendapat tanggapan nyata dari pihak kampus. Dengan bantuan kedua lembaga, pertemuan di awal tahun 2016 tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan bahwa pihak kampus akan segera memperbaiki Surat Keputusan –yang masih salah pada saat pertemuan ke-tiga berlangsung– terkait status mahasiswa reguler/non reguler/ UKT yang mempengaruhi tarif perkuliahan, rektor menjanjikan akan mempermudah mahasiswa dalam urusan registrasi demi kelancaran perkuliahan, dan pembayaran terkait uang kuliah akan dibicarakan oleh pihak ISI Yogyakarta dengan pihak Kalimantan Timur.

            Kesimpulan telah diperoleh, beberapa hari kemudian pihak kampus mengambil sikap. Diadakanlah pertemuan dengan mahasiswa ISBI dengan mengundang pihak Kalimantan Timur. Mahasiswa ISBI dalam pertemuan tersebut  tidak didampingi Ombusman ataupun LBH. Dijelaskan rincian pengeluaran dana meski ada sejumlah uang yang dimasukkan pada rekening pihak yang tidak bisa disebutkan. Mahasiswa dalam pertemuan tersebut cukup ditekan dan diposisikan sebagai pihak yang salah. Pembahasaan pun sering dialihkan pada pertentangan diri agar mahasiswa lebih fokus untuk kuliah saja, ada tanggung jawab kepada orang tua dan Kalimantan Timur yang telah membiayainya. Bahasan tersebut cukup jauh dari kesimpulan pertemuan sebelumnya. Hal ini seolah bahwa masalah yang diangkat adalah masalah sepele.

Mahasiswa diminta untuk menerima keputusan kampus tanpa perlu mengikutsertakan Ombusman ataupun LBH. Tuntutan mahasiswa diminta segera dicabut. Apabila hal tersebut dipenuhi maka pihak kampus akan mengeluarkan Surat Keputusan yang diperbaharui terkait status mahasiswa Regular dan Non Reguler serta terkait pula pembiayaan uang kuliah. Tiga bulan akhirnya sudah berlalu, pihak kampus belum memenuhi janji terhadap tuntutan mahasiswa. Ombusman pun mengambil tindakan dengan memberikan surat saran kepada rektor ISI Yogyakarta yang -sampai tulisan ini dibuat- belum mendapat tanggapan.

            Kampus memang bukan milik mahasiswa, tetapi tidak dapat juga dikuasai oleh para petinggi-petingginya. Kampus adalah ruang akademik. Ruang pendidikan untuk menciptakan dan mengembangkan mahasiswa yang tidak hanya untuk menjadi pintar dalam ilmu pengetahuan tetapi juga untuk membangun manusia yang kritis dalam pikiran.

 

Yogyakarta, 13 April 2016

tentang “kampus-kita” tercinta “hari ini” lebih lengkap ada di Kontemporer edisi

Penulis : Aifiatu Azaza Rahmah

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *