Kampus dan Budaya Politik

“… Perguruan tinggi mempersiapkan kepemimpinan lewat pendidikan, bukan lewat kaderisasi.” Sunardi, Tahta Berkaki Tiga

 

Mahasiswa dengan gelar maha yang disandangnya menjadi salah satu insan yang seharusnya bersikap dan berpikir kritis terhadap berbagai permasalahan yang terjadi. Menggerakan diri untuk mengawal berbagai macam hal guna mendukung kepentingan publik yang harus diutamakan. Menyuarakan aspirasi dari orang-orang yang berhak mendapat keadilan tanpa mengadili dengan tergesa-gesa.

Dua tahun silam, kampus tercinta Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan slogannya“ISI Bersatu Tak Bisa Dikalahkan” mengunjungi rektorat untuk menyampaikan penolakan terhadap pergantian nama ISI menjadi Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI). Selepasnya, kampus seni ini bersuara lewat karya-karya atas kegelisahan dari berbagai macam persoalan. Kemudian, beberapa hari lalu di rektorat baru yang berdiri kokoh menghadap gerbang utama ISI beramai-ramai mahasiswa datang menyuarakan kembali kegelisahan yang muncul mengenai pemilihan rektor baru yang selama empat tahun ke depan akan memimpin kampus seni dengan cara dan aturan yang ada.

Pergerakan tersebut dilakukan setelah adanya diskusi antar mahasiswa yang awalnya membincangkan mengenai STSI Bandung yang berubah menjadi ISBI Bandung dan juga mengenai adanya kurikulum baru yang akan diterapkan di dalam kampus. Diskusi semakin meluas sampai pada isu pemilihan rektor yang memunculkan pertanyaan mengenai transparasi pemilihan rektor yang sumbernya bersifat kultural. Pertanyaan tersebut telah membentuk sarang kegelisahan yang apabila tidak dijawab segera maka akan menjadi penyakit yang mengganggu. Mahasiswa tidak ingin hanya “membeli kucing dalam karung”.

Membutuhkan jawaban yang tepat, maka beberapa mahasiswa memilih untuk beramai-ramai mengunjungi rektorat tanpa memikirkan bahwa sebelum suara lantang dikeluarkan perlu mengikutitata carayang nantinya membawa mahasiswa mendapatkan hak sekaligus dapat melakukan kewajibannya. Sebagai media kampus, maka Pressisi berinisiatif untuk menemui beberapa pihak terkait beberapa kegelisahan yang dialami mahasiswa seperti pihak penyelenggara pemilihan rektor dan beberapa perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kampus.

Pemilihan rektor kampus ISI Yogyakarta berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 33 tahun 2012. Selain itu, institusi diberi kewenangan dalam tata cara tahap penjaringan dan penyaringan yang ditetapkan melalui Peraturan Institut Seni Indonesia Yogyakarta nomor 199/KEP/2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Institut dan Pimpinan Fakultas Institut Seni Indonesia Yogyakarta.  Institusi yang memiliki wewenang dalam tahap penjaringan dan penyaringan mendapatkan 18 dosen yang memenuhi syarat sebagai calon rektor dari 315 dosen di ISI Yogyakarta. Dosen yang memenuhi syarat tersebut pada akhirnya dimintai pernyataan kesediaan menjadi calon rektor dan 6 dosen bersedia dicalonkan yang kemudian terpilihlah tiga calon rektor ISI Yogyakarta.

Proses pemilihan rektor dimulai sejak tanggal 17 Juni 2014 yang diawali dengan revisi pergantian ketua panitia pemilihan rektor oleh Senat ISI Yogyakarta sampai pada proses penghitungan suara pada tanggal 17 Oktober 2014. Hasil dari penghitungan suara tersebut adalah 19 suara diperoleh Dr. M. Agus Burhan, M. Hum, Prof. Drs. Martinus Dwi Marianto, MFA., Ph.D memperoleh 12 suara, dan Prof Dr. I Wayan Dana, SST, M.Hum memperoleh 7 suara. Suara tersebut berasal dari Senat ISI Yogyakarta yang berjumlah 27 orang dengan kehadiran 25 orang yang memiliki prosentase 65 % serta Penerima Kuasa dari Mendikbud dengan prosentase suara yang dimiliki 35% (13 suara diambil dari 13 kementrian yang terkait dengan perguruan tinggi). Total keseluruhan adalah 25 + 13 = 38 suara.

“Penerima kuasa dari Mendikbud memiliki hak setara 13 suara. Dibagi atau tidaknya suara kepada calon rektor tidak ada yang tahu. Namun,  menurut interpretasi saya 13 suara dari Mendikbud kemungkinan dibagi ke semua calon,” terang Age Hartono selaku Ketua Pemilihan Umum Rektor tahun 2014.

Hak suara yang ada pada pemilihan rektor memang semata-mata tidak hanya ditangan dosen atau senat institusi melainkan menteri juga ikut andil dalam bersuara.Hal inilah yang menjadi tuntutan mahasiswa karena suara menteri dianggap sebagai suara dewa. Terdapat pulaperkataan dari Drs.Syafrudin,M.Humselaku Pembantu Rektor (PR) 3 saat berbincang dengan pihak BEMI yaitu Caki Arok yang menyatakan kalau calon rektor harus semisi dengan dikti.Dengan demikian, suara menteri harus sesuai dengan Dikti sehingga nantinya tidak akan menimbulkan chaos meskipun seharusnya seorang pemimpin dilahirkan bukan dikaderisasi.

Proses pemilihan rektor yang telah berlangsung tersebut menjadisalah satu sidang senat tertutup yang memberikan privasi penuh kepada pemilih dalam menentukan calon yang diinginkan. Meski demikian, tetap ada penyampaian visi dan misi calon rektor baru di depan publik. Publik yang dimaksud dalam hal ini adalah dosen yang memiliki hak suara untuk memilih. Proses yang dilakukan sesuai aturan dan rambu-rambu yang ada.

Sedikit disayangkan ketika pemilihan rektor yang selama empat tahun ke depan akan memimpin kampus tidak diketahui sama sekali oleh mahasiswa terkait visi dan misinya. Seolah-olah mahasiswa dipaksa untuk percaya terhadap rektor terpilih demi kelangsungan pendidikan di kampus ISI Yogyakarta. Padahal mahasiswa adalah pihak yang akan merasakan segala program kerja selain dosen dan karyawan. Seakan sebagai wujud tuntutan dan wujud kepedulian, mahasiswa setidaknya diberitahu mengetahui visi dan misi para calon apabila tidak memiliki hak suara yang membuat mahasiswa tidak dapat ikut andil dalam mengawasi jalannnya pemilihan rektor.

Tuntutan inilah yang membawa beberapa mahasiswa beramai-ramai di depan rektorat baru meskipun landasan dari tindakan tersebut tidak struktural dan kemudian membawa isu keeksistensian Badan Eksekutif Mahasiswa Institut (BEMI) yang seakan-akan tidak diketahui keberadaannya. BEMI seharusnya dapatberperan sebagai jembatan yang menyalurkan aspirasi mahasiswa kepada birokrasi.  Namun, dalam aksi tersebut BEMI merasa tidak ada landasan yang kuat terkait aksi tersebut sehingga memilih untuk tidak turut serta dan menghubungi Pembantu Rektor 3.

BEMI yang keberadaannya banyak dipertanyakan oleh mahasiswa juga mengharapkan adanya respek dari mahasiswa yang kenyataannya lebih  memilih untuk tergabung pada komunitas di luar. Dengan adanya mahasiswa yang lebih tanggap dengan kondisi yang ada, maka dimungkinkan fungsi dan peran BEMI akan kembali menjadi wadah aspirasi mahasiswa.Pihak institusi pun memberikan tuntutan bahwa sebuah organisasi harus bergerak aktif karena sebenarnya dana yang ada setiap tahun untuk organisasi selalu tersisa. Untuk itu, birokrasi yang diwakili Pembantu Rektor 3 mengatakan kepada pihak BEMI akan menyediakan fasilitas dengan syarat mahasiswa harus lebih bersikap kritis dan harus mempunyai pernyataan atau legalisasi sebagai organisasi kampus. Mengingat sangat penting adanya wadah yang dapat mengatur alur terstruktur agar lebih mudah masuk ke birokrasi kampussedangkan BEMI memiliki batasan untuk memasuki struktural institusi. Informasi ini sangat penting sehingga BEMI diberi hak secara langsung dari Pembantu Rektor 3 untuk menyampaikannya kepada mahasiswa lainnya.

Permintaan pihak institusi terkait keaktifan mahasiswa dalam keorganisasian memang baik adanya, namun ada masa ketika ada mahasiswa yang tergabung dalam sistem atau ikut andil dalam aktifitas kampus harus membayar kekurangan akomodasi dan sampai saat ini belum diganti.  “Padahal tidak semua mahasiswa bersedia tergabung dalam sistem,” ujar Arga selaku ketua BEM Fakultas Seni Rupa. Melihat kondisi ini sangat disayangkan apabila kedua belah pihak tidak saling mendukung untuk mencapai kepentingan bersama.

Peranan BEM dalam kampus salah satunya adalah menyelenggarakan program kerja yang ada di institusi. Namun, nyatanya ada beberapa agenda besar kampus yang sama sekali tidak melibatkan BEM. Padahal, pihaknya sudah meminta agenda dari kampus namun belum sempat ditanggapi secara nyata. Seolah-olah BEM sama sekali tidak melakukan tugas dan perannya. Hal ini tentu akan memicu adanya konflik horizontal dan sistem menjadi tidak terkontrol ketika wadah aspirasi mahasiswa dibubarkan. “Seharusnya budaya kolektif dapat dibangun di kampus,” tambah Arga.

Badan eksekutif dengan badan legislatif pun tidak luput dari pertanyaannya dimana fungsi dan perannya, mengingat Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) sedang tidak menjalankan program kerjanya. Tindakan ini sebenarnya tidak semata-mata kurang peduli dengan mahasiswa atau kondisi kampus saat ini, hal ini merupakan bentuk protes terhadap birokrasi yang sebelumnya menjanjikan pengeluaran dana tahun 2012 sedangkan BLM telah berdiri 2011. Inilah yang membuat BLM merasa sangat kecewa yang kemudian menimbulkan satu-per satu anggotanya mengalami seleksi alam. Hanya dua orang tersisa yang masih setia terhadap keberadaan legislatif kampus yang sebenarnya tugasnya mengawasi BEMI sekaligus urusan keuangan organisasi yang ada di kampus. “Sampai saat ini BLM sendiri hanya sebagai patner BEMI dalam menjalankan program kerja,” kata Julian selaku BLM yang saat ini tengah menyelesaikan skripsinya.

Organisasi kampus tengah mengalami berbagai macam ironi dan satu hal yang sangat penting adalah kebanyakan dari organisasi kampus belum memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(ADART) sebagai landasan. Beberapa sudah ada yang memiliki namun ada pula yang belum lengkap dengan program kerja yang berasal dari kepengurusan sebelumnya dan juga dari institusi.  Keberadaan ADART akan membantu organsiasi untuk masuk ke birokrasi dan akan lebih mudah dalam mengatur organsiasi sekaligus fungsi dan perannya di dalam kampus. Untuk mensinergiskan sistem harus ada sistem pula yang saling mengatur dan mengawasi. Dengan demikian, organisasi dapat menjalankan fungsi dan perannya untuk memenuhi kepentingan publik meskipun tetap akan ada penilain ekstrimyang memaparkan bahwa orang yang bersentuhan dengan kekuasaan dinilai haus kekuasan (tidak akademi atau tidak intelektual) dan orang yang ‘serius’ dengan ilmu dinilai apolitis.

Mengingat belum adanya ADART sebagai landasan, keberadaan mahasiswa yang tergabung dalam keorganisasian kampus juga menjadi permasalahan seperti krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpian ini seperti yang dikatakan Sunardi bahwa ada calon yang bersih dan mampu namun dipertanyakan wawasan nasionalnya, ada calon yang dinilai mempunyai wawasan nasional namun dipertanyakan kecakapannya keluar dari kompleksitas persoalan dan “kebersihannya”, dan ada calon yang mempunyai kualitas kedua-duanya namun dipertanyakan kemauannya melakukan transformasi.Sampai saat ini untuk mendapat pemimpin yang sesuai harapan masih sulit karena belum ada atau tidak adanya calon yang dicita-citakan.

Permasalahan yang muncul diakibatkan sempitnya ruang gerak atau bahkan tidak adanya ruang gerak serta sedikitnya atau bahkan sama sekali tidak ada orang yang melakukan negosiasi langsung secara berkesinambungan yang dapat memunculkan padangan bahwa birokrasi bermasalah. Maka kemudian timbul permasalahan baru seperti euforia pembaharuan yang tidak terbuka dan otonimi birokrasi. Menghindari hal tersebut maka sangat diperlukan peran dosen dan mahasiswa untuk mendidik orang-orang yang akan memimpin sehingga calon pemimpin bisa memimpin sekaligus menghindarkan penyalahgunaan wewenang.(Red)